Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Donny Ermawan Taufanto dan Yos Sunitiyoso masing-masing sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur lembaga anyar, Universitas Republik Indonesia (URI), pada Rabu (22/7/2026). Dalam susunan kepemimpinan ini, Donny menjalankan amanah merangkap jabatan sebagai Wakil Menteri Pertahanan, sementara Yos merupakan seorang akademisi dan ilmuwan dari Institut Teknologi Bandung (ITB).
Pembentukan URI difungsikan sebagai wadah strategis nasional untuk melahirkan calon pemimpin masa depan di lingkungan instansi pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Gubernur URI menjelaskan bahwa kehadiran lembaga ini bertujuan untuk mengonsolidasikan serta mengintegrasikan berbagai jalur pendidikan kepemimpinan yang sudah ada sebelumnya.
Tata Kelola Kelembagaan dan Perluasan Fungsi LAN
Dalam skema tata kelolanya, Gubernur URI membawahi tiga pilar lembaga utama di bawah koordinasi Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan, yaitu Badan Pengelola Sekolah Unggulan, Badan Pengelola Perguruan Tinggi, serta Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Di antara ketiga institusi tersebut, LAN mengalami penguatan fungsi secara langsung. Jika sebelumnya LAN hanya berfokus memberikan pembinaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), ke depan kewenangannya diperluas untuk mencakup penyiapan dan pembinaan calon pegawai BUMN.
Pemerintah juga merencanakan pembangunan 10 kampus unggulan URI. Kampus utama bakal didirikan di kawasan Bogor, Jawa Barat, dengan memanfaatkan alih fungsi lahan bekas perkebunan kelapa sawit milik PTPN. Kampus ini akan menyelenggarakan program pendidikan tinggi secara umum dan mencetak lulusan bergelar sarjana.
Mengadopsi Model Sekolah Pejabat ENA dari Prancis
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa konsep URI mengadopsi model lembaga khusus pencetak pemimpin pemerintahan yang telah sukses diterapkan di berbagai negara maju.
Salah satu acuan utamanya adalah École nationale d'administration (ENA)—yang kini bertransformasi menjadi Institut National du Service Public (INSP) di Prancis—sebuah lembaga legendaris penyedia calon pejabat tinggi negara.
Melalui adopsi model tersebut, pemerintah berharap para calon pimpinan bangsa di Indonesia tidak hanya dibekali dengan kemampuan teknis manajerial yang mumpuni, tetapi juga memiliki wawasan kebangsaan, integritas, serta jiwa patriotisme yang kokoh untuk menjalankan amanah negara.