Presiden Prabowo Subianto berencana mendirikan 10 kampus Universitas Republik Indonesia (URI) yang menyediakan program pendidikan tinggi berskema kuliah gratis. Informasi tersebut disampaikan oleh Gubernur URI, Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto, usai dilantik secara resmi di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (22/7/2026).
Pendirian URI merupakan strategi besar pemerintah untuk mengonsolidasikan serta mengintegrasikan berbagai lembaga pendidikan dan pembinaan sumber daya manusia (SDM) nasional. Sistem ini menyatukan jalur pendidikan mulai dari Sekolah Unggulan Garuda, tingkat perguruan tinggi, hingga pembinaan di Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Penguatan Fungsi LAN dan Tata Kelola BPPK
Sejalan dengan hadirnya URI, fungsi LAN juga turut diperkuat. Jika sebelumnya LAN berfokus pada pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN), ke depan lembaga ini juga akan memegang tanggung jawab dalam mendidik dan menyiapkan karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Seluruh ekosistem ini berada di bawah naungan Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan (BPPK) yang dipimpin langsung oleh Gubernur URI. Lembaga ini mengoordinasikan tiga unit utama, yakni Badan Pengelola Sekolah Unggulan, Badan Pengelola Perguruan Tinggi, serta Lembaga Administrasi Negara.
Konsep pendidikan URI mengadopsi model lembaga pencetak pejabat elite dunia seperti École Nationale d'Administration (ENA) atau Institut National du Service Public (INSP) di Prancis. Melalui pendekatan ini, para peserta didik digembleng agar memiliki karakter kuat, pemikiran strategis, serta keterampilan manajerial yang siap pakai.
Sinergi Kementerian, Lokasi Kampus, dan Pembiayaan APBN
Donny memastikan bahwa operasional URI tetap bersinergi harmonis dengan kementerian teknis. Regulasi dan tata kelola perguruan tinggi maupun sekolah menengah tetap berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Untuk kampus permanen, pemerintah telah menyiapkan lahan di kawasan Cikasungka, Bogor Utara, Jawa Barat. Lahan tersebut memanfaatkan bekas perkebunan kelapa sawit milik PTPN yang dialihfungsikan. Sementara untuk tahap awal, aktivitas operasional memanfaatkan kantor sementara di bekas gedung Kementerian BUMN di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Implementasi program pembinaan URI sebenarnya telah dimulai melalui Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD) sejak 20 Mei 2026, yang saat ini menggembleng 399 pegawai baru BUMN sebagai angkatan pertama. Para peserta ditanamkan nilai-nilai kepemimpinan serta semangat pantang menyerah.
Ke depan, URI menyelenggarakan pendidikan jenjang sarjana (S1) dengan memberikan beasiswa penuh yang ditanggung oleh negara. Para lulusan akan memperoleh gelar akademik resmi layaknya perguruan tinggi pada umumnya, disokong oleh kerja sama dengan berbagai universitas unggulan internasional. Seluruh pembiayaan dan anggaran operasional URI dipastikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).