Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk lembaga baru di bidang pendidikan yang mengintegrasikan pengelolaan sekolah unggulan, perguruan tinggi, hingga pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk kementerian, lembaga, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Institusi baru tersebut diberi nama Universitas Republik Indonesia (URI) dan Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan (BPPK). Pimpinan lembaga ini, yakni Gubernur dan Wakil Gubernur URI, telah dilantik secara resmi oleh Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (22/7/2026).
Usai pelantikan, Gubernur URI Donny Ermawan Taufanto menjelaskan bahwa pembentukan lembaga ini merupakan langkah konkret Presiden Prabowo dalam menyiapkan calon-calon pemimpin bangsa di masa depan. Presiden berfokus untuk mengonsolidasikan serta mengintegrasikan berbagai sistem pendidikan kepemimpinan yang sebelumnya berjalan secara terpisah.
Rencana 10 Kampus dan Perluasan Mandat LAN
Dalam rencana strategisnya, pemerintah akan membangun 10 kampus milik negara bernama Universitas Republik Indonesia. Selain itu, BPPK bertugas menyatukan tata kelola dari tiga institusi utama, yaitu Badan Pengelola Sekolah Unggulan, Badan Pengelola Perguruan Tinggi, dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Perluasan mandat juga diberikan kepada LAN. Jika selama ini LAN berfokus pada pembinaan dan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), ke depan tugasnya ditambah untuk menyiapkan serta membina talenta kepemimpinan di lingkungan BUMN.
Implementasi awal konsep ini sebenarnya telah diwujudkan melalui Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD) yang diluncurkan dua bulan lalu. Program tersebut saat ini sedang membina 399 pegawai baru BUMN guna menggembleng karakter kepemimpinan serta kemampuan manajerial mereka.
Adopsi Model Prancis dan Fasilitas Operasional Kampus
Sistem pembinaan yang dibangun URI dirancang secara terpadu dan berkesinambungan, dimulai dari jenjang sekolah menengah unggulan, berlanjut ke perguruan tinggi, hingga penempatan lulusan di birokrasi pemerintahan maupun BUMN. Model kelembagaan ini mengadopsi praktik internasional seperti École Nationale d'Administration (ENA/INSP) di Prancis yang sukses melahirkan birokrat dan pejabat tinggi negara.
Untuk lokasi kampus utama, pemerintah menyiapkan lahan alih fungsi perkebunan PTPN di daerah Cikasungka, Bogor Utara, Jawa Barat. Sementara untuk tahap awal, operasional URI dan BPPK meminjam fasilitas kantor di gedung bekas Kementerian BUMN yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Donny menegaskan bahwa URI akan tetap bersinergi harmonis dengan kementerian teknis, seperti Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, agar pelaksanaan tugas dan fungsi regulasi tetap berjalan sesuai aturan.
Terkait alokasi anggaran, rincian biaya operasional dan pembangunan lembaga baru ini sedang dirinci untuk alokasi akhir tahun hingga tahun depan, sedangkan anggaran untuk program sekolah unggulan yang sudah berjalan tetap menggunakan alokasi yang ada di kementerian terkait.